Mantan Bupati Labura, Kharuddin Syah, saat di Gedung KPK (Foto: Detikcom/Ari Saputra)
Kasus Mafia Anggaran, Mantan Bupati Labura Dituntut 2 Tahun Penjara
- 19 Maret 2021 3333x
-
Medan (tajukpos.com)
Mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah alias Haji Buyung, dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Dia dinilai bersalah memberi suap. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kharuddin Syah alias H Buyung dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta rupiah, subsidair 4 bulan kurungan," ujar jaksa, Budhi S, Kamis (18/3).
Kharuddin dinilai terbukti memberi suap. Dia dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
"Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar jaksa.
Sebelumnya, Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung didakwa memberi suap terkait pengurusan DKA APBN 2017 serta DAK APBN 2018 kepada mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo.
Pembacaan dakwaan dilakukan dari ruang Cakra 2, PN Medan pada Senin (1/2). Sementara terdakwa berada di ruang tahanannya.
"Pak Kharuddin untuk pengurusan DAK APBN 2017 itu menyerahkan uang kepada Yaya Purnomo sebesar SGD 242.000 dan Rp 400 juta kemudian untuk DAK APBN 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan. Yaya Purnomo menyerahkan Rp 200 juta kepada Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota DPR-RI komisi IX, yang mana pemberian uang ini melalui Agusman Sinaga sebagai utusan dari Bupati Labura," kata Jaksa dari KPK, Budhi S.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Kharuddin bersama-sama dengan Agusman Sinaga telah memberi uang secara bertahap kepada Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono sejumlah Rp 200 juta serta kepada Yaya Purnomo sejumlah SGD 242 ribu dan Rp 400 juta.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Irgan Chairul Mahfiz merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan Yaya Purnomo merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Yaya telah dipecat.
Uang itu, kata jaksa, diberikan Kharruddin dengan maksud supaya Irgan dan Yaya melakukan pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN TA 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara.
"Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap jaksa.(detikcom)
